USER LOGIN
Username
password
HIGHLIGHT
22 February 2007
Istilah di dalam Jasa Konstruksi

Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.

Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;

Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

 
LINKS
Lihat Informasi Jasa konstruksi Kabupaten/Kota
Untitled Document

 
Lihat Informasi Jasa Konstruksi Wilayah
 
 
Pengunjung Nomor : 39746
 

Sitemap

  1. Home
  2. Pengaturan
    • UUJK (Undang - Undang Jasa Kontruksi)
    • PP ( Peraturan Pemerintah )
      1. PP 28 tahun 2000
      2. PP 29 tahun 2000
      3. PP 30 tahun 2000
    • Keppres (Keputusan Presiden)
      1. Keppres 80 / 2003 tentang Pengadaan barang /jasa pemerintah
    • Kepmen PU (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum)
      1. Usaha Jasa Konstruksi berupa Kepemen Kimpraswil No. 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
      2. Permen PU No. 28/PRT/2006 tentang Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
      3. Tenaga Kerja Konstruksi berupa Kepmen Pekerjaan Umum No. 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil
      4. Peran Masyarakat Jasa Konstruksi berupa Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 146/KPTS/M/2003 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Forum Jasa Konstruksi Tingkat Pusat
      5. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi berupa Kepmen Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah
      6. Kepmen PU No. 207 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Secara Elektronik
      7. Kepmen KIMPRASWIL No. 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
      8. Kepmen KIMPRASWIL No. 192/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Paket-Paket Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara e-Procurement di Lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
      9. Permen Pekerjaan Umum No. 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
      10. Kontrak Kerja Konstruksi berupa: Kepmen PU No. 181 Tahun 2005 tentang Standar Kontrak Jasa Konstruksi
      11. Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 349/KPTS/M/2004 tentag Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan)
      12. Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi berupa: Kepmen 195/KPTS/M/1989 tentang Ketentuan Pembinaan dan Pengendalian K3
      13. Kepmen KIMPRASWIL No. 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah beserta Lampirannya
      14. Kepmen KIMPRASWIL No. 384/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan Beserta Lampirannya
      15. Permen Pekerjaan Umum No. 604/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum
      16. Kepmen Pekerjaan Umum No. 195/KPTS/M/1989 tentang Keselamatan Kerja pada Proyek Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
      17. SKB Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. 174/MEN/1986 dan No. 104/KPTS/1986 tentang Pedoman K3 pada Tempat Kegiatan Konstruksi
    • Surat Menteri Dalam Negeri
      1. Surat edaran Mendagri nomer 601/476/Sj tanggal 13 Maret 2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di daerah
      2. Surat edaran Mendagri nomor 601/1031/BAKD tanggal 6 Oktober 2006 tentang Program dan Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi
    • Peraturan LPJK
      1. Perusahaan
        • Klasifikasi Usaha
          1. Usaha Perencanaan /Pengawasan
          2. Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
        • Kualifikasi Usaha
          1. Usaha Perencanaan /Pengawasan
          2. Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
      2. Profesi
        • Klasifikasi
          1. Keahlian
          2. Keterampilan
        • Kualifikasi
          1. Keahlian
          2. Keterampilan
    • Peraturan lain
      1. UU no 13 /2003 tentang Tenaga Kerja
      2. UU no 5 /2004 tentang Perindustrian
      3. UU no 22 /2001 tentang Minyak dan Gas
      4. UU no 41/1999 tentang Kehutanan
      5. UU no 7 / 2004 tentang Sumber Daya Air
      6. UU no 27 /2003 tentang Panas bumi
      7. UU no 20 /2003 tentang Ketenaga listrikan
      8. UU no 28 / 2002 tentang Bangunan Gedung
      9. UU no 4 /1994 tentang Perumahan dan Pemukiman
      10. UU no 38 /2004 tentang jalan
      11. UU no 1 /1987 tentang KADIN
      12. UU no 3/1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan
      13. UU no 3 /1992 tentang Jaminan social Tenaga kerja
      14. UU no 9 / 95 tentang Usaha Kecil
      15. UU no 1 /95 tentang Perseroan Terbatas
      16. UU no 5 /1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat
      17. UU no 10 /1998 tentang Perbankan
      18. UU no 2/1992 tentang perasuransian
      19. UU no 19/2002 tentang Hak Cipta
      20. UU no 14 /2001 tentang Paten
      21. UU no 15 /2001 tentang Merek
      22. UU no 30 /2000 tentang Rahasia dagang
      23. UU no 31/2000 tentang desain Industri
      24. UU no 32/2000 tentang Desian tata letak industri terpadu
      25. UU no 16 /2000 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan
      26. UU no 17 /2000 tentang Pajak Penghasilan
      27. UU no 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen
      28. UU no 28 /1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih , dan Bebas dasar Korupsi , Kolusi dan Nepotisme
      29. UU no 20 /2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
      30. UU no 30 /1999 tentang Arbitrase dan Masalah Penyelesaian sengketa
      31. UU no 5 /1986 tentang Arbitrace Pengadilan Tata Usaha Negara
      32. UU no 24 /1992 tentang Penataan ruang
      33. UU no 23/1997 tentang Lingkungan Hidup
      34. UU no 32 /2004 tentang Pemerintah Daerah
      35. UU no 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
      36. UU no 29/2004 tentang Sistem Pengadilan Nasional
      37. UU no 19/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian ,Pengembangan , dan Penerapan IlmuPegetahuan dan Teknologi
      38. UU no 29/2004 tentang Keuangan Negara
  3. Pemberdayaan
    • Tenaga kerja yang telah dilatih
    • Jadual Diklat keterampilan
    • Paket distance learning keterampilan
    • Diklat PNS
    • Training Overseas PNS
    • Jadual Uji Sertifikasi Pengadaan PNS
    • Informasi
      1. FJKN
      2. FJKD
      3. Rakornas
      4. Rakorda
      5. Konsultansi Teknis
      6. Pemberdayaan Tim Pembina
      7. SIPJAKI
      8. Direct Technical Asistance /DTA
      9. PJT/PJBU
      10. Pemberdayaan Asesor Stake Holder
      11. Pendaftaran Penyedia Jasa di www.pu.go.id
  4. Pengawasan
    • Daftar Proyek Pemegang Komitmen
    • Daftar Proyek yang telah selesai
    • Daftar Proyek yang sedang berjalan
    • Daftar Kinerja Badan Usaha
  5. Up line
    • SBU
    • IUJK
    • SKA
    • SKT
    • BUJKA
    • MRA
    • BPKSDM
    • Down load
  6. Side line
    • Pasar konstruksi
    • Harga satuan
    • Pendaftaran eproc Dep.PU
    • Daftar Hitam Perusahaan
    • Cek Kebenaran SBU
    • Advokasi BPKSDM
  7. Down line
    • Hubungi kami
    • Site map
    • Tanya jawab tentang jasa konstruksi
    • Tim Pembina
    • Alamat LPJK
    • Alamat Asosiasi
 
SEARCH
 
KUMPULAN BERITA
-Sekapur Sirih
-Klasifikasi dan Kualifikasi Jasa Konstruksi
-Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi
-Peraturan Menteri no 28 Tahun 2006
-Rakornas Awal Tahun 2007
-Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha sd Oktober 2007
-Diklat SIPJAKI 2007 Angkatan 1
-Persiapan Fit & Proper test Dewan LPJKD dan Musda LPJKD Provinsi DIY
-Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
-Pembinaan Jasa Konstruksi se- Pulau Sumbawa

Daftar Kemampuan BUJK

Pendaftaran E-proc

Daftar Peserta Jamsostek

Daftar Hitam

Cek Kebeneran SBU

Klinik Jasa Konstruksi

Advokasi Jasa Konstruksi

Event Gallery

Website Statistik

 

Copyright © 2008 Jasakonstruksi.net